Suarapengawaspublik - Bandung, 10 Oktober 2026 — Desa Tagog Apu bersama dengan LBH Rumah Keadilan Bekerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan mengusung tema “Optimalisasi Posbankum Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Sadar Hukum.” Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses bantuan hukum yang lebih mudah, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.
Penyuluhan diikuti oleh perwakilan bagian hukum Pemerintah Kabupaten, perangkat kelurahan, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, serta perwakilan berbagai unsur masyarakat di Desa Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya keberadaan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang mudah dijangkau, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua/Direktur LBH Rumah Keadilan Masyarakat Bapak Julius Sembiring, S.H. M.H., memperkenalkan background LBH Rumah Keadilan yang terakreditasi oleh dari kemeterian hukum dan ham sejak 2013, lalu terjadi perpecahan Kementerian, yang mana Kementerian hukum dan ham menjadi Kementerian hukum saja yang menaungi LBH Rumah Keadilan Masyarakat pada tahun 2019.
Harapan Hening Tata Apendi. selaku Kepala Desa Tagog Apu, Kecamatan Padalarang Kab Bandung Barat dari penyuluhan ini adalah “Pertama, kami berharap posbankum ini segera kita bentuk. Kedua, Pendirian posbankum memiliki banyak sekali manfaatnya, terutama untuk mendampingi warga yang kebetulan berperkara atau kebetulan ada permasalahan, utamanya kepada mereka yang kurang mampu”.
Narasumber dari LBH Rumah Keadilan Masyarakat Wantoro Ruhemansyah, S.H., menjelaskan bahwa Posbankum Desa/Kelurahan merupakan sarana penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum. Posbankum memberikan berbagai layanan, mulai dari konsultasi dan penyuluhan hukum, bantuan serta advokasi, pendampingan dan negosiasi, hingga penyelesaian masalah secara damai di luar pengadilan, hingga secara litigasi adapun tema materinya yaitu “Peran POSBANKUM DESA TAGOG APU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM AGAR TAKUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA APAPUN SERTA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPUPUN BISA KONSULTAN DENGAN PARA ADVOKAT/PARALEGAL TENTANG APAPUN DAN BISA MEMBERIKAN SOLUSI SERTA MENDAMPINGI MASYARAKAT KURANG MAMPU LITIGASI/NON LITIGASI”.
Selain itu Bapak Hendri Zainuddin,S.H., pada materi kedua juga memberikan pemahaman mengenai hukum keluarga dan beberapa permasalahannya, Pemahaman dan kesadaran hukum dalam keluarga diperlukan agar hak dan kewajiban suami, istri, serta anak dapat terlindungi. Perkawinan yang sah dan tercatat, pencegahan pernikahan dini dan KDRT, serta pemenuhan hak anak dan nafkah pasca perceraian menjadi bagian penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, terlindungi secara hukum, dan mampu menyelesaikan persoalan keluarga secara tepat sesuai ketentuan hukum.
Ketidaktahuan Masyarakat mengenai Posbankum Desa dan bagaimana cara mengakses bantuan hukum merupakan permasalahan baru yang cukup serius, sehingga Kegiatan penyuluhan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung terwujudnya Masyarakat yang memiliki Tingkat kesadaran hukum yang tinggi serta mampu menghadapi persoalan hukum secara bijaksana.
Pada akhir sesi Ibu Nurniawati, S.H. juga mengingatkan bahwa pemerintah sangat sedih dengan masyarakat yang kurang mampu. “Ketika dia mempunyai permasalahan hukum, kita juga memberikan suatu perlindungan, berupa bantuan hukum gratis yang akan diberikan oleh pemerintah bagian hukum yang telah bekerjasama dengan LBH terkhusus pada LBH Rumah Keadilan Masyarakat.
dari mulai sekarang posbankum akan adakan juga kegiatan juga akan ada lagi di kabupaten Bogor itu usulan dari pak Wantoro ruhemansyah,S.H sebagai pembina serta salah satu pendiri YLBH RKM tepatnya di desa sinar galih kecamatan sukamantri kabupaten Bogor tapi masih proses nunggu pak Wantoro beri arahan ucap ibu Nia Kurniawati,S.H
(Red.Yudi Setiawan,Skom)




