Suara Pengawas Publik -JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang menjemput paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan peluang ini terbuka supaya proses penegakan hukum dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN bisa berjalan efektif. Adapun Nusron harusnya memenuhi panggilan yang sudah dijadwalkan ulang pada Kamis, 15 Oktober kemarin.
Tapi, hingga pukul 00.00 WIB, politikus Partai Golkar tersebut tak menunjukkan batang hidung di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
"Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk seperti apa, karena tentunya KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif," kata Budi kepada wartawan yang dikutip Jumat, 16 Oktober.
Nusron lebih lanjut disebut tidak memberikan konfirmasi ketidakhadiran atau mangkir sebagai saksi. "Kami juga belum mendapatkan informasi kenapa saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini," tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan Nusron memenuhi panggilan penyidik. Apalagi, dia sudah menyatakan bakal membantu proses penegakan hukum di kementerian yang dipimpinnya.
“Kami tentu berharap, yang pertama komitmen terhadap upaya yang sudah pernah disampaikan. Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Setyo kepada wartawan dikutip Kamis, 15 Oktober.
Setyo bilang panggilan ini harusnya jadi ajang bagi Nusron memberi penjelasan ke penyidik perihal pengetahuannya dalam kasus suap dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN.
Diberitakan sebelumnya, pemanggilan terhadap Nusron ini dilakukan setelah KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September. Mereka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.
Kemudian Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung di wilayah Kabupaten Bogor. Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan urusan pertanahan. (Red)




